Tentang Dewan Kesenian Riau

Tentang Dewan Kesenian Riau

29/11

Pengantar Redaksi: Tulisan ini adalah pidato yang disampaikan Kazzaini Ks, selaku Ketua Dewan Kesenian Riau (DKR) periode 2012-2017, dalam Musyawarah Seni Daerah (Musenda) DKR, di Gedung DKR, Pekanbaru, pada 22 Mei 2017 yang lalu. Pidato ini juga sekaligus sebagai laporan. Redaksi menilai, tulisan tentang ke-DKR-an ini layak untuk disimak bersama.

SAYA ingin memulai paparan ini dengan pertanyaan besar: apakah kita memang memerlukan Dewan Kesenian? Atau dengan pertanyaan yang lebih menjurus lagi: apakah kita memang masih memerlukan Dewan Kesenian Riau (DKR)? Pertanyaan ini tentu ditujukan untuk kita semua, kepada kita semua, para pemangku kepentingan. Pertanyaan ini mungkin agak menyentak hati dan pikiran sebagian kita, dan tentunya dengan berbagai ragam kemungkinan reaksi dan tanggapan. Tetapi, menurut saya, pertanyaan ini perlu diajukan.
Pertanyaan yang sama juga selalu dilontarkan oleh teman-teman seniman atau pun para aktivis seni –terutama para pengurus Dewan Kesenian-- dari hampir seluruh Indonesia. Ketika pertanyaan ini dilontarkan dan dimintakan jawaban secara verbal, jawabannya selalu sama: kita memerlukan dewan kesenian. Tentu dengan berbagai argumentasi ideal tentang pentingnya kesenian yang merupakan aktivitas kreatif dan produk kebudayaan ranggi yang dapat menunjukkan ke sekotah dunia bahwa kita adalah bangsa yang berkeberadaban, bahwa kita adalah bangsa yang bertamaddun. Oleh karena itulah diperlukan Dewan Kesenian sebagai wadah.
Akan tetapi, apakah kita memang masih memerlukan Dewan Kesenian? Pertanyaan ini saya ajukan dengan tidak mengharapkan jawaban secara verbal. Pertanyaan ini saya ajukan sebagai renungan bagi kita bersama, bagi kita semua. Pertanyaan ini saya ajukan untuk menjadi bahan renungan.

Tentang keberadaan Dewan Kesenian, saat ini selalu menjadi topik yang terus-menerus diperbincangkan bagaikan tidak berkesudahan di berbagai forum secara nasional, dan di berbagai kesempatan. Dewan-Dewan Kesenian di Indonesia dibentuk berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 5A Tahun 1993 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 1993, tentang pembentukan Dewan Kesenian di seluruh Provinsi di Indonesia, dan kemudian juga Dewan-Dewan Kesenian di Kabupaten/Kota. Dewan Kesenian dimaksudkan sebagai organisasi mitra Pemerintah di bidang kesenian. Dewan Kesenian Riau pun dibentuk berdasarkan Inmendagri tersebut.
Akan tetapi, meskipun dasar dan landasan hukumnya cukup jelas, perbincangan tentang keberadaan Dewan Kesenian tetap bagaikan tidak berkesudahan. Ada kegusaran yang amat mendalam, apakah Dewan Kesenian memang diperlukan?
Pada kenyataannya, yang terjadi hampir di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, fungsi dan peran lembaga ini seakan semakin dimarjinalkan. Oleh sebab itu, di berbagai forum nasional, ada upaya yang terus-menerus untuk mendudukkan fungsi dan peran lembaga ini, yang tentunya bersamaan dengan itu sebagai konsekuensinya mendudukkan pula fungsi dan peran pemangku-pemangku kepentingan yang lain. Di mana-mana, fungsi dan peran tersebut yang terasa rancu dan tumpang-tindih.

Pada Kongres Kesenian Indonesia III di Bandung akhir tahun lalu, hal tersebut juga mengemuka. Di kongres ini saya hadir bersama beberapa tokoh seniman Riau yang lain. Sebagai lanjutan untuk menjabarkan secara teknis hasil kongres kesenian tersebut, pada 17-19 Mei 2017 baru lalu diadakan pula pertemuan yang diberi nama Forum Masyarakat Kesenian Nasional (FMKN) di Jakarta. Pada forum yang lebih fokus ini diundang para pemangku kepentingan dari seluruh provinsi di Indonesia, termasuk dinas kebudayaan dan taman budaya. Sayangnya dinas kebudayaan dan taman budaya Riau tidak hadir. Saya pun diundang dan ikut di forum tersebut. Di forum ini, keberadaan Dewan Kesenian dengan gusar kembali dipertanyakan.